POSPUBLIKNEWS.COM
KOTA BEKASI – Tindakan ajudan Ketua TP PKK Kota Bekasi Bergaya Preman yang seolah-olah merasa jago dan memiliki kewenangan penuh untuk menjaga Ketua TP PKK Kota Bekasi, sehingga sampai menghalangi wartawan dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik terjadi di Kota Bekasi.
Kejadian itu dialami oleh beberapa awak media yang merasa dihalangi oleh ajudan Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, saat tengah melakukan wawancara, pada acara Gebyar Penanganan Stunting dan Launching Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat Puskesmas yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang berlangsung di Rhema Building Convention Center, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (24/04/2025).
Wiwiek Hargono, yang hadir dalam acara tersebut, pada awalnya berkenan meladeni sesi wawancara kepada sejumlah wartawan setelah sesi utama kegiatan selesai.
Namun, prosesi wawancara mendadak dihentikan oleh diduga ajudan beliau yang bergaya preman secara tiba-tiba memotong prosesi wawancara dan meminta wartawan untuk meninggalkan lokasi.
Insiden ini tidak hanya memicu kekecewaan, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di lokasi karena sejumlah awak media merasa terintimidasi atas tindakan ajudan yang diduga sengaja menghalangi kerja-kerja jurnalistik.
Saat wawancara tengah berlangsung, ajudan Wiwiek Hargono tiba-tiba memberikan gestur gaya preman yang dianggap sebagai upaya untuk menghentikan proses wawancara.
Ia memotong pembicaraan dan mengarahkan wartawan agar segera menyelesaikan wawancara, bahkan mengusir sejumlah awak media dari lokasi.
“Kami sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput informasi penting tentang stunting di Kota Bekasi. Namun, tindakan ajudan ini membuat kami merasa tidak dihargai dan terhalang dalam menjalankan tugas kami.” ucap salah satu wartawan.
Para jurnalis yang hadir pada acara tersebut menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai menghambat kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang.
Insiden yang menghambat kerja jurnalistik ini menuai kritikan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan jurnalis yang menilai bahwa tindakan tersebut melanggar hak kebebasan pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Menghalangi kerja jurnalis dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Wartawan senior, Didit Susilo mengecam masih terjadi penghalangan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik oleh ajudan Ketua Tim PKK Kota Bekasi. Ia menilai seorang ajudan tidak boleh arogan dengan menghalangi wartawan saat melakukan sesi wawancarai.
“Itu ajudan perlu dibekali pemahaman, pengamanan yang humble, beretika, nyaman dan mengarahkan nara sumber dan pewawancara dalam posisi yang tepat nyaman serta mengatur jarak yang sesuai berbagai kondisi dan situasi,” ucap Didit Susilo, dalam keterangan, Jumat (25/4/2025).
“Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi, apalagi di acara resmi pemerintah yang bertujuan untuk menyampaikan program strategis kepada masyarakat. Kerja jurnalistik harus dihormati sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” tuturnya.
Para jurnalis yang hadir pada acara tersebut, kata dia, berharap agar Pemerintah Kota Bekasi, khususnya pihak terkait, dapat memberikan penjelasan atas insiden ini.
Selain itu, diperlukan komitmen bersama untuk mendukung kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada publik.
Melalui kejadian ini, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat memperkuat hubungan dengan media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan program-program positif kepada masyarakat. Kebebasan pers harus tetap dihormati sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Mereka hanya menjalankan tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya,” tutup.(Red)
